DPR Gerah dengan Konten YouTube

DPR rupanya lagi serius banget nih menyoroti konten-konten negatif yang beredar di YouTube. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, bahkan blak-blakan mengungkapkan kekhawatirannya soal konten yang dinilai bisa merusak moral dan nilai-nilai agama. Hal ini disampaikannya saat rapat kerja bareng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Senayan, Jakarta, hari Senin (7/7/2025).

“Kami prihatin banget dengan konten pornografi dan hal-hal mistis yang jauh dari nilai agama di YouTube,” ujar TB Hasanuddin dengan nada serius. Menurutnya, pemerintah harus bertindak cepat untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak negatif konten-konten tersebut.

Pornografi dan Mistik Jadi Sorotan Utama

TB Hasanuddin mengaku sering nemuin konten-konten gak pantas saat lagi asyik scroll YouTube. “Selain buat hiburan, saya juga sering nemu hal-hal yang bikin miris, kayak pornografi yang bebas diakses siapa aja,” keluhnya.

Gak cuma soal pornografi, TB Hasanuddin juga menyoroti maraknya konten mistik yang dianggapnya bisa merusak nilai-nilai agama dan peradaban. “Ada konten yang nampilin ritual aneh, nyembah batu, goa, dan hal-hal lain yang menurut saya gak sesuai dengan ajaran agama dan norma yang berlaku,” jelasnya. Konten semacam ini, lanjutnya, bisa menyesatkan masyarakat dan menjauhkan mereka dari nilai-nilai luhur bangsa.

Tanggapan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

Mendengar keluhan dari DPR, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid langsung merespon dengan menyatakan komitmennya untuk menindak tegas konten-konten negatif di YouTube. Ia mengakui bahwa konten ilegal dan melanggar norma memang jadi tantangan besar di era digital ini.

“Prinsipnya, konten-konten itu jelas pelanggaran dan gak boleh dibiarkan. Kami akan terus melakukan take down terhadap konten-konten yang melanggar ketentuan,” tegas Meutya Hafid. Ia menambahkan bahwa kementeriannya sudah punya mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghapus konten-konten negatif.

Komitmen untuk Berantas Konten Negatif

Menkomdigi Meutya Hafid mengakui kalau pengawasan konten di dunia digital itu bukan perkara mudah. “Ranah digital ini luas banget, jadi kami butuh bantuan dari semua pihak untuk mengawasi dan melaporkan konten-konten yang melanggar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan konten dan menindak tegas para penyebar konten negatif. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk platform media sosial, organisasi masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Masyarakat dan Platform Harus Ikut Andil

Selain pemerintah, Menkomdigi Meutya Hafid juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dan platform media sosial dalam mengawasi konten. “Kami imbau masyarakat untuk gak ragu laporin konten-konten yang dianggap gak sesuai ke Kementerian Komunikasi dan Digital,” pintanya.

Ia juga meminta platform media sosial untuk ikut bertanggung jawab atas konten-konten yang beredar di platform mereka. “Jangan cuma pemerintah sendiri yang bertindak, platform juga punya tanggung jawab karena kejahatan-kejahatan itu terjadinya di ranah mereka,” tegasnya. Meutya menambahkan bahwa platform media sosial punya teknologi dan sumber daya yang cukup untuk mengidentifikasi dan menghapus konten-konten yang melanggar ketentuan.

Pemerintah juga berencana meningkatkan literasi digital masyarakat, biar makin paham soal konten positif dan negatif, serta bisa melaporkan konten-konten yang melanggar. “Dengan literasi digital, masyarakat akan lebih cerdas dalam menggunakan media sosial dan gak gampang terpengaruh konten negatif,” jelas Meutya.

Pakar komunikasi digital, Dr. Ratna Sari, menilai bahwa tindakan DPR dan respons cepat dari Kementerian Komunikasi dan Digital adalah langkah positif untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk konten internet. “Ini penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman,” ujarnya. Tapi, ia juga menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Pengawasan konten bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. Masyarakat, platform media sosial, dan semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang positif dan bermanfaat,” pungkas Dr. Ratna Sari. Sementara itu, proses identifikasi dan penghapusan konten negatif terus berjalan, dengan harapan YouTube dan platform lainnya bisa jadi tempat yang lebih aman dan bermanfaat bagi semua penggunanya. Pengawasan ketat, literasi digital yang meningkat, dan kerja sama yang solid jadi kunci utama dalam memerangi konten gak senonoh di era digital ini. ***