Strategi INSW Dibahas Habis-habisan

Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW: Ajang Evaluasi dan Strategi

Agar implementasi INSW berjalan mulus dan efektif, rapat koordinasi Dewan Pengarah digelar rutin. Di sinilah tempatnya evaluasi, diskusi seru, dan pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan sistem INSW. “Rapat ini penting banget buat menyelaraskan langkah dan mencari solusi kalau ada kendala di lapangan,” ujar seorang sumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang enggan disebutkan namanya.

Fokus Bahasan di 2024: Apa Saja yang Jadi Prioritas?

Dalam rapat koordinasi terakhir, ada beberapa isu penting tahun 2024 yang jadi sorotan utama. Mulai dari pembentukan Unit Layanan Single Window (ULSW), standarisasi kode pelabuhan, penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM), sampai pengembangan Business Continuity Management System (BCMS) jadi prioritas. Tata kelola pertukaran data antar instansi, jalur komunikasi yang oke, integrasi Single Submission Ekspor dengan e-SKA, dan penyesuaian posisi INSW dalam urusan perizinan berbasis risiko juga tak luput dari perhatian. “Isu-isu ini saling berkaitan dan butuh solusi yang menyeluruh biar INSW bisa bekerja maksimal,” jelas sumber tersebut.

Lebih jauh, dibahas juga soal penambahan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), identifikasi dual use items (barang yang bisa dipakai untuk sipil maupun militer), integrasi SIMIRAH (Sistem Informasi Industri Hasil Pertambangan) ke INATRADE (Indonesia National Trade Repository) dan SINSW dengan cara kerja SIMBARA, serta peningkatan keamanan sistem biar nggak gampang diserang cyber. Maklum saja, keamanan data perdagangan internasional memang krusial.

Rencana Mantap untuk 2025: Apa yang Bakal Dilakukan?

Menyongsong tahun 2025, sudah ada beberapa usulan kegiatan strategis untuk memperkuat peran INSW. Salah satunya adalah penerapan sistem manajemen risiko di Kementerian/Lembaga agar pengawasan dan pelayanan makin efektif. Caranya? Dengan menyusun parameter risiko terkait ekspor, impor, dan logistik sesuai dengan proses bisnis masing-masing. Penyesuaian sistem terintegrasi antara SINSW dan Online Single Submission (OSS) setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 juga jadi agenda penting.

Selain itu, diusulkan juga penyediaan layanan perizinan dalam satu aplikasi (Single Submission) yang lebih terpadu dan efisien. Pemerintah juga berencana mengubah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW agar sesuai dengan kondisi layanan saat ini. “Perubahan regulasi ini perlu biar INSW tetap relevan dan bisa menjawab tantangan perdagangan internasional yang terus berkembang,” imbuh sumber itu.

Integrasi Sistem: Kunci Efisiensi Ekspor Impor

Salah satu bukti nyata keberhasilan INSW adalah terintegrasinya sistem dan proses bisnis dari berbagai Kementerian/Lembaga di bidang ekspor, impor, dan logistik. Ini adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah di tahun 2024. Jadi, pengusaha nggak perlu lagi repot berurusan dengan banyak platform berbeda untuk mengurus perizinan dan dokumen ekspor impor.

Menurut data dari Lembaga National Single Window (LNSW), integrasi sistem ini berhasil memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk proses ekspor impor secara signifikan. “Dulu, pengusaha bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu buat mengurus berbagai dokumen. Sekarang, dengan INSW, prosesnya bisa selesai dalam hitungan hari,” kata seorang eksportir yang memilih untuk anonim.

Kolaborasi Nasional: Biar INSW Makin Optimal

Keberhasilan INSW sangat tergantung pada kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, sampai penyedia jasa logistik. Pemerintah terus mendorong kolaborasi nasional biar INSW bisa memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian negara.

“Kami yakin fokus utama INSW adalah mendorong deregulasi dan peningkatan layanan perizinan ekspor impor, terutama dalam mendukung implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025. Makanya, yuk kita wujudkan kolaborasi nasional untuk mengoptimalkan INSW,” ajak seorang pejabat tinggi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sekilas tentang Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW

Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW ini sebenarnya amanat dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. Rapat ini jadi forum penting untuk membahas keselarasan kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar Kementerian/Lembaga yang layanannya terhubung dalam INSW.

Rapat ini dihadiri oleh pimpinan Lembaga National Single Window serta sejumlah pejabat Eselon I dan Eselon II dari 21 Kementerian/Lembaga yang terkait dengan INSW. Tujuannya jelas, mengevaluasi kebijakan di tahun 2024 dan membahas rencana kegiatan strategis tahun 2025. Dengan evaluasi dan perencanaan yang matang, INSW diharapkan bisa terus berkontribusi positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia di pasar global.

Ke depannya, pemerintah berencana untuk terus mengembangkan fitur dan layanan INSW agar semakin memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekspor impor. Integrasi dengan sistem lain, seperti sistem perpajakan dan sistem kepabeanan, juga jadi prioritas agar proses bisnis semakin efisien dan transparan. Harapannya, dengan superapp INSW ini, ekspor impor Indonesia bisa melaju lebih cepat dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. ***