Kasus Juliana Marins: Keluarga Berencana Gugat, Puan Minta Pemerintah Bergerak Cepat

Kepergian Juliana Marins dalam insiden tragis di Rinjani tampaknya berbuntut panjang. Keluarga almarhumah dikabarkan berencana membawa kasus ini ke ranah hukum internasional. Menanggapi hal ini, Puan Maharani menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk tidak tinggal diam. “Pemerintah harus benar-benar siap siaga. Kita harus menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini,” tegasnya di Jakarta, Jumat (4/7/2025). Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, adalah kunci.

Apa yang Dituntut Keluarga Juliana? Bagaimana Respons Brasil?

Semua bermula dari kecelakaan nahas pada 21 Juni lalu, ketika Juliana Marins terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani. Keluarga Juliana kemudian mengajukan permohonan autopsi ulang ke pengadilan federal Brasil. Hasil autopsi ini akan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah Brasil untuk memutuskan apakah perlu dilakukan penyelidikan internasional terkait penyebab kematian Juliana.

Autopsi Ulang dan Kemungkinan Gugatan Internasional

Pemerintah Brasil, melalui Kantor Pembela Umum Federal (DPU), bahkan sudah membuka opsi untuk menempuh jalur hukum internasional. DPU secara resmi meminta Kepolisian Federal (PF) untuk mengusut tuntas, mencari tahu apakah ada kelalaian dari pihak berwenang Indonesia dalam kasus ini. Permintaan ini diajukan pada hari Senin (30/6).

Investigasi Kelalaian, Arahnya ke Mana?

Penyelidikan Kepolisian Federal Brasil akan fokus pada standar keamanan dan prosedur penanganan wisatawan di Gunung Rinjani. Jika ditemukan indikasi adanya pelanggaran, Brasil tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke forum internasional, seperti Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR). Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Brasil untuk mencari tahu kebenaran di balik insiden tragis yang menimpa warganya.

Puan: Keselamatan Wisatawan Itu Tanggung Jawab Nyata!

Puan Maharani mengingatkan bahwa keselamatan wisatawan, terutama mancanegara, adalah tanggung jawab yang tak bisa diabaikan. “Keselamatan wisatawan itu bukan sekadar jargon. Ini adalah tanggung jawab nyata yang harus diwujudkan dengan sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang memadai, dan protokol yang jelas serta transparan,” ujarnya.

SOP dan Pelatihan Pemandu, Harus Ditingkatkan!

Puan mendesak Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk segera memperkuat standar operasional prosedur (SOP) terkait keselamatan wisatawan. Selain itu, pelatihan untuk pemandu wisata dan petugas SAR juga harus ditingkatkan. “Pelatihan yang memadai akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi darurat,” katanya.

Fasilitas Evakuasi yang Mumpuni Juga Penting

Tak hanya itu, Puan juga menyoroti pentingnya peralatan dan teknologi yang mendukung proses evakuasi di kawasan pegunungan. Peralatan modern dan canggih bisa mempercepat penyelamatan dan meningkatkan peluang keberhasilan evakuasi. Investasi di bidang ini, menurutnya, adalah investasi untuk menyelamatkan nyawa.

Utamakan Keselamatan, Jaga Nama Baik Indonesia

Puan Maharani menegaskan sekali lagi, keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama. “Keselamatan wisatawan harus jadi yang utama, bukan hanya untuk melindungi nyawa, tapi juga menjaga citra Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang profesional dan aman,” tegasnya. Citra positif ini akan menarik lebih banyak wisatawan, yang tentu saja berdampak baik bagi perekonomian.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, Basarnas, dan pemerintah daerah, untuk menginvestigasi insiden tersebut. “Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Kami sedang melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” kata juru bicara Kemenparekraf dalam keterangan resminya.

Kemenparekraf berencana meningkatkan pengawasan aktivitas pendakian gunung di seluruh Indonesia. Ini termasuk peningkatan standar keselamatan, penerapan sistem pendaftaran online yang lebih ketat, serta penambahan petugas pengawas di lapangan. Tujuannya jelas, meminimalisir risiko kecelakaan dan memastikan keselamatan para pendaki.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2024, sektor ini menyumbang sekitar 4,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi yang aman dan nyaman sangatlah krusial untuk keberlangsungan pertumbuhan sektor ini. ***