Sajikabar – Ratusan truk mengepung Monas, Rabu (2/7/2025). Imbasnya, akses ke Monumen Nasional (Monas) tersendat. Para sopir ini bukan sedang piknik, melainkan menyampaikan aspirasi terkait kebijakan overdimension-overload (ODOL) yang mereka nilai belum ada titik terangnya dengan pemerintah. Aksi yang dimulai sejak siang itu sukses menarik perhatian dan bikin macet di seputaran lokasi.
Aksi Unjuk Rasa Sopir Truk di Monas
Blokade Jalan Medan Merdeka Selatan
Jalan Medan Merdeka Selatan, terutama yang mengarah ke Stasiun Gambir, jadi lautan truk. Ratusan kendaraan berat itu diparkir berjajar, praktis melumpuhkan sebagian jalan. Pengguna jalan terpaksa putar otak mencari jalur alternatif, dan alhasil, kemacetan pun tak terhindarkan di jalan-jalan sekitar.
Di badan truk, terpampang spanduk-spanduk berisi tuntutan. Intinya satu: menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) ODOL yang dianggap memberatkan para pengusaha dan pekerja transportasi. Aksi ini adalah bentuk kekecewaan karena pemerintah dinilai kurang mendengar aspirasi mereka.
Tuntutan Terkait RUU ODOL
Para sopir truk kompak meminta pemerintah meninjau ulang RUU ODOL. Mereka merasa aturan ini akan mengekang bisnis transportasi mereka. Selain itu, mereka juga mengeluhkan penegakan hukum yang dianggap tebang pilih dan tidak adil.
“RUU ODOL ini bikin kami susah. Buat makan sehari-hari aja susah kalau aturan ini diterapkan,” keluh seorang sopir truk yang tak mau disebutkan namanya. “Kami cuma mau pemerintah dengerin kami, cari solusi yang adil buat semua.”
Pertemuan dengan Kementerian Perhubungan Berujung Buntu
Dialog dengan Dirjen Perhubungan Darat
Perwakilan sopir truk sempat diundang Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk berdialog. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, langsung memimpin pertemuan tersebut, didampingi sejumlah pejabat terkait.
Dalam pertemuan itu, para sopir menyampaikan semua unek-unek dan tuntutan mereka. Harapannya, pemerintah bisa memahami kondisi mereka dan memberikan solusi yang membangun. Sayangnya, setelah satu setengah jam berlalu, dialog itu mentok, tak ada kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.
Ketidaksepakatan dalam Pertemuan
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin, yang ikut hadir, mengatakan bahwa dialog dengan Kemenhub menemui jalan buntu alias deadlock. Menurutnya, pemerintah belum memberikan jawaban yang memuaskan atas tuntutan mereka.
“Pertemuan tadi dengan perwakilan dari Kemenko Infrastruktur dan Kementerian Perhubungan deadlock,” tegas Irham. “Kami merasa pemerintah kurang serius menanggapi aspirasi kami. Makanya, kami putuskan untuk terus demo.”
Aksi Lanjutan di Jalan Merdeka Selatan
Karena hasil pertemuan mengecewakan, para sopir truk memutuskan untuk melanjutkan aksinya di Jalan Merdeka Selatan. Mereka bertekad menyuarakan tuntutan mereka sampai pemerintah memberikan respons yang jelas.
Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan ratusan personel untuk mengamankan demonstrasi. Polisi berupaya menjaga ketertiban dan mencegah aksi anarkis. Tapi tetap saja, kemacetan parah tak terhindarkan di sekitar Monas.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengakui bahwa dialog dengan perwakilan sopir truk berlangsung alot. Ia menyatakan pemerintah memahami aspirasi para sopir dan akan berusaha mencari solusi terbaik.
“Kami dengarkan baik-baik semua keluhan dan tuntutan yang disampaikan perwakilan sopir truk,” ujar Aan. “Kami akan pelajari lebih lanjut dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Tapi, kami juga berharap para sopir truk memahami bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan.”
Sementara itu, aksi unjuk rasa para sopir truk di Monas masih berlanjut hingga malam hari. Belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Para sopir truk berniat bertahan sampai pemerintah memberikan respons yang memuaskan terhadap tuntutan mereka. Dampak dari aksi ini diperkirakan akan terus dirasakan warga Jakarta, terutama pengguna jalan di sekitar Monas. Pemerintah diharapkan segera bertindak konkret untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah dampak yang lebih buruk. Kebijakan ODOL, yang seharusnya meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi, justru menjadi sumber masalah yang perlu segera diselesaikan melalui dialog yang konstruktif dan solusi yang adil. ***