Target Penurunan Biaya Logistik: Misi Ambisius Airlangga

Pemerintah punya cita-cita mulia: memangkas biaya logistik dari 14,5% jadi tinggal 8% dalam lima tahun ke depan. Ini bukan sekadar angka, lho. Kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, biaya logistik yang lebih rendah itu kunci buat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah dipatok.

“Target ini bukan mimpi di siang bolong, kok. Kalau semua pihak, pemerintah dan swasta, kerja sama, kita yakin bisa sampai angka 8% di 2030,” ujarnya optimis dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Masalahnya, biaya logistik yang mahal selama ini jadi batu sandungan buat produk Indonesia bersaing di luar negeri. Biaya ini macem-macem, mulai dari ongkos transportasi, sewa gudang, sampai urusan administrasi. Nah, kalau biaya logistik bisa ditekan, produk-produk kita bisa lebih murah dan menarik di mata pembeli internasional.

“Kalau biaya logistik turun, semua sektor ekonomi bakal kecipratan berkah. Dari petani, pabrik, sampai penyedia jasa, semuanya bakal merasakan dampaknya,” imbuh Airlangga.

Kondisi Neraca Perdagangan Indonesia Saat Ini

Kabar baiknya, neraca perdagangan Indonesia lagi oke banget. Ini bisa jadi modal penting buat mewujudkan target penurunan biaya logistik. Bayangin aja, neraca perdagangan kita surplus terus selama 61 bulan berturut-turut sampai Mei 2025! Itu artinya, ekspor kita lebih banyak dari impor.

Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan, nilai ekspor Indonesia di Mei 2025 mencapai US$ 24,61 miliar, sementara impornya US$ 20,31 miliar. Surplus ini memberi pemerintah ruang gerak buat bikin kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk upaya menekan biaya logistik.

“Surplus ini berkat kerja keras semua pelaku ekonomi. Kita harus jaga momentum ini dan terus tingkatkan kinerja ekspor,” kata Airlangga.

Tapi, Airlangga juga mengingatkan, tantangan di depan mata tidak mudah. Ekonomi global yang masih serba tidak pasti, ditambah lagi perang dagang antar negara-negara besar, bisa bikin kinerja ekspor Indonesia terganggu. Makanya, pemerintah terus cari pasar ekspor baru dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri.

“Kita harus pintar-pintar beradaptasi dengan perubahan di pasar global. Kualitas produk juga harus terus ditingkatkan biar bisa bersaing dengan negara lain,” tegasnya.

Strategi Pemerintah untuk Menekan Biaya Logistik

Pemerintah sudah menyiapkan berbagai strategi dan kebijakan untuk mencapai target penurunan biaya logistik. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan efisiensi di seluruh rantai pasok. Caranya? Pangkas birokrasi, bangun infrastruktur yang lebih baik, dan manfaatkan teknologi informasi.

“Kita akan terus deregulasi sektor logistik. Peraturan-peraturan yang bikin ribet dan mahal akan kita pangkas,” jelas Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan terus investasi di infrastruktur logistik, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperlancar arus barang.

“Infrastruktur yang memadai itu kunci untuk menurunkan biaya logistik. Kita akan terus bangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Airlangga.

Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional

Salah satu langkah penting yang sedang disiapkan pemerintah adalah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. Perpres ini akan jadi payung hukum bagi berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya logistik.

“Perpres ini akan jadi panduan utama untuk semua upaya kita dalam meningkatkan logistik nasional,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, ada tiga pilar utama yang akan diatur dalam Perpres tersebut:

1. Memperkuat infrastruktur konektivitas dan sarana pendukung logistik.
2. Memperkuat integrasi dan digitalisasi logistik.
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan penyediaan jasa logistik.

“Ketiga pilar ini saling terkait dan saling mendukung. Kalau kita bisa implementasikan ketiganya dengan baik, kita yakin target penurunan biaya logistik bisa tercapai,” jelasnya.

Digitalisasi logistik akan jadi salah satu fokus utama dalam Perpres tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasok.

“Dengan digitalisasi, kita bisa memantau pergerakan barang secara real-time. Kita juga bisa mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi,” kata Airlangga.

Perpres ini juga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor logistik. Pelatihan dan sertifikasi akan diberikan kepada para pekerja di sektor ini untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka.

“Sumber daya manusia yang berkualitas itu kunci untuk meningkatkan daya saing logistik kita. Kita akan terus investasi dalam pengembangan sumber daya manusia,” pungkas Airlangga.

Dengan berbagai strategi dan kebijakan yang sudah disiapkan, pemerintah optimis bisa mencapai target penurunan biaya logistik di tahun 2030. Harapannya, biaya logistik yang lebih rendah ini bisa jadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. ***