Soal Target Defisit APBN 2026, Ada Titik Temu!

Hasil rapat antara pemerintah dan Komisi XI DPR: ada kesepakatan soal target defisit RAPBN 2026. Angkanya disepakati berada di kisaran 2,48% sampai 2,53% dari PDB.

“Kami benar-benar berkomitmen untuk menjaga defisit APBN 2026 di angka 2,53% dari PDB. Ini penting untuk memastikan keuangan kita tetap stabil,” kata Sri Mulyani usai rapat di Jakarta. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha menyeimbangkan pembangunan dengan kehati-hatian dalam mengelola uang negara.

Defisitnya Malah Lebih Kecil dari Tahun Lalu

Kabar baiknya, target defisit ini lebih rendah dari perkiraan defisit tahun ini yang sekitar 2,78% PDB. Dengan defisit yang lebih kecil, diharapkan pasar dan investor akan memberikan respons positif. Selain itu, kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia juga bisa meningkat.

Wakil Ketua Panja Defisit Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, memberikan apresiasi atas upaya pemerintah mengendalikan defisit. “Penurunan defisit dari 2,78% di 2025 menjadi sekitar 2,5% di 2026 adalah sinyal bagus dalam memperkuat disiplin fiskal,” ujarnya. Meski begitu, ia mengingatkan agar penurunan defisit ini tidak sampai mengganggu dukungan dana untuk program-program prioritas pemerintah.

Bagaimana Caranya Jaga APBN dan Kelola Utang?

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan menerapkan strategi yang komprehensif untuk menjaga APBN tetap kuat dan utang tetap terkendali. Strateginya meliputi optimalisasi pendapatan negara, efisiensi belanja, dan pengelolaan utang yang hati-hati.

“Kami akan terus berusaha meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan. Soal belanja, kami akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien,” jelasnya. Pemerintah juga berjanji untuk mengelola utang dengan hati-hati, berkelanjutan, dan transparan, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan pentingnya mencari sumber pembiayaan lain dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Pemerintah akan mendorong investasi swasta dan pembiayaan kreatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program-program prioritas lainnya.

Prioritas Anggaran: Ke Mana Uang Akan Mengalir?

Pemerintah sadar betul, APBN harus dikelola dengan baik dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, anggaran akan dialokasikan secara optimal untuk mendukung program-program yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program prioritas yang akan mendapatkan perhatian khusus antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi. Program-program ini dianggap penting untuk mencapai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Namun, DPR mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga kredibilitas fiskal dalam menjalankan program-program prioritas tersebut. Hanif Dhakiri menekankan bahwa penurunan defisit harus tetap menjamin dukungan fiskal yang memadai untuk program-program prioritas pemerintah.

Pemerintah juga diminta untuk memastikan bahwa defisit dan utang negara tetap dalam batas aman, yang ditunjukkan dengan pengelolaan fiskal yang akuntabel, transparan, dan manajemen risiko yang dilandasi prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dan Indonesia dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Target Pendapatan Negara di RAPBN 2026

Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 11,71% hingga 12,31% PDB. Target ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar 8,90% hingga 9,24% PDB, kepabeanan dan cukai sebesar 1,18% hingga 1,30% PDB, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 1,63% hingga 1,76% PDB.

Untuk mencapai target pendapatan tersebut, pemerintah akan terus melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Di sisi PNBP, pemerintah akan berupaya meningkatkan kontribusi dari BUMN dan sektor-sektor lainnya.

Target pendapatan negara ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Diharapkan bahwa dengan dukungan dari berbagai kebijakan dan reformasi struktural, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik, serta melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan momentum pertumbuhan. ***