Koordinasi Jadi Kunci?

Sinergi BI, OJK, dan Kemenkeu itu Wajib!

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mewanti-wanti soal pentingnya kerja sama yang lebih kompak antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurutnya, situasi global yang penuh gejolak dan pasar keuangan yang sulit ditebak, mengharuskan Indonesia untuk lebih siap. “Koordinasi yang mantap antara BI, OJK, dan Kemenkeu itu harga mati. Ini memastikan kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan stimulus fiskal berjalan selaras, demi mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya pada Minggu (6/7/2025).

Sinergi ini dianggap sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi dunia. Kalau pemerintah telat mengantisipasi perubahan pasar, dampaknya bisa besar buat ekonomi kita. Seorang analis ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Arya Pratama, menambahkan, “Koordinasi yang baik memungkinkan pemerintah merespons guncangan ekonomi dengan lebih gesit dan tepat. Kalau telat, bisa runyam.”

Gaspol Kebijakan Moneter dan Fiskal

Pak Misbakhun juga menekankan pentingnya kebijakan moneter dan fiskal yang lebih ngebut dan responsif terhadap perkembangan ekonomi global. Ini termasuk mengatur fluktuasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap stabil. Kalau nilai tukar stabil dan inflasi terkendali, investor jadi lebih tertarik dan ekonomi bisa lebih produktif.

“Kebijakan moneter yang akomodatif, didukung kebijakan fiskal yang tepat sasaran, akan memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi,” kata Misbakhun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi yang stabil dan nilai tukar yang kompetitif memang punya hubungan positif dengan peningkatan investasi asing langsung (FDI) dan kinerja ekspor.

Apa Peran OJK dan Kemenkeu?

OJK Harus Kuatkan Sektor Perbankan dan Non-Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya peran penting dalam memperkuat sektor perbankan dan non-bank. Tujuannya agar lembaga keuangan bisa menyalurkan kredit dengan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor keuangan yang stabil juga penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mencegah krisis keuangan.

Data dari OJK menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) perbankan Indonesia saat ini masih oke, tapi perlu terus ditingkatkan. “OJK terus berupaya memperkuat pengawasan dan regulasi untuk memastikan sektor perbankan tetap stabil dan mampu mendukung pembiayaan ekonomi,” kata seorang pejabat OJK yang tidak mau disebutkan namanya.

Kemenkeu, Maksimalkan Instrumen Fiskal!

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diharapkan bisa memaksimalkan instrumen fiskal untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Instrumen fiskal ini mencakup kebijakan perpajakan, belanja pemerintah, dan pengelolaan utang. Kebijakan perpajakan yang pas bisa memberikan insentif bagi investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sementara, belanja pemerintah yang efektif bisa meningkatkan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.

“Kemenkeu berkomitmen untuk menggunakan instrumen fiskal secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata juru bicara Kemenkeu. Program-program stimulus fiskal yang tepat sasaran, seperti bantuan sosial dan subsidi, juga bisa membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

DPR Siap Mendukung

Awasi dan Dorong Kolaborasi!

Komisi XI DPR RI berjanji akan terus memantau dan mendorong kolaborasi antar lembaga untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. DPR akan aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan ekonomi dan memberikan masukan yang membangun kepada pemerintah.

“Kami akan terus memantau perkembangan ekonomi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi,” tegas Misbakhun. DPR juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, Misbakhun menambahkan bahwa pertumbuhan 4,87% di kuartal I 2025 adalah modal awal yang baik, tapi momentum ini harus terus dijaga dengan kebijakan yang tepat. Ini termasuk mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai tukar, dan mempercepat penyaluran kredit UMKM. Percepatan penyaluran kredit UMKM dinilai penting karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan punya potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja.

Pengamat ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, berpendapat bahwa tantangan terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah ketidakpastian global. “Perang dagang, perubahan iklim, dan pandemi adalah faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu memiliki strategi yang fleksibel dan adaptif untuk menghadapi tantangan ini,” ujarnya.

Dengan koordinasi yang solid antar lembaga, kebijakan yang responsif, dan dukungan dari DPR, diharapkan ekonomi Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi di kuartal-kuartal berikutnya dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,7% pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan fokus pada peningkatan investasi, ekspor, dan konsumsi domestik. Keberhasilan mencapai target ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. ***