Pendaki Tewas di Rinjani, DPR Angkat Bicara

Komisi VII DPR RI Beri Sorotan Tajam

Dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata, Samuel Wattimena, anggota Komisi VII DPR RI, mengungkapkan keprihatinannya mendalam atas kejadian yang menimpa Juliana Marins. Ia mempertanyakan, seberapa efektif pengawasan pendakian di Rinjani? Mulai dari pemandu wisata dan porter yang kompeten, hingga kesiapan tim evakuasi darurat. “Apakah ada batasan jumlah pendaki per hari? Saya berbicara masalah musibah yang menimpa Juliana Marins ya, yang baru-baru ini menjadi pemberitaan dan cukup memberikan negative publication buat kita karena masalah security dari tourism kita,” ujarnya pada Kamis (3/7/2025).

Wattimena menekankan betapa buruknya dampak pemberitaan negatif terhadap citra pariwisata Indonesia, terutama soal keamanan. Ia juga menyoroti lambatnya proses evakuasi Juliana. Menurut laporan, Juliana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan saat terpantau drone. “Karena berdasarkan berita, korban ini masih terlihat hidup waktu dalam pantauan drone tapi karena pertolongannya sangat terlambat, akhirnya tidak dapat tertolong kembali. Dan ini bukan hanya masalah negative publication, tapi ini berhubungan dengan nyawa seseorang,” tegasnya.

Tanggapan Menteri Pariwisata

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menjawab pertanyaan tersebut dengan menjelaskan bahwa pengelolaan Gunung Rinjani, termasuk izin pendakian dan penyediaan jasa wisata alam, berada di bawah wewenang Kementerian Kehutanan. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa Kementerian Pariwisata telah berkoordinasi intensif dengan pihak terkait untuk menyikapi tragedi ini. “Memang unik wisata Gunung Rinjani itu adalah ranah dari Kementerian kehutanan. Izin-izin dari penyediaan jasa wisata alam, dan usaha untuk melakukan penjualan tiket ada di bawah Kementerian Kehutanan,” jelasnya. Menteri Widiyanti menambahkan bahwa pihaknya telah membentuk tim penanggulangan krisis yang fokus pada keselamatan wisatawan dan berencana menggelar rapat koordinasi lanjutan dengan kementerian terkait. “Dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat-rapat dan kami juga telah membuat tim penanggulangan krisis, tim kami concern mengenai keselamatan. Memang pariwisata itu citra bangsa ya,” imbuhnya.

Menteri Kena Tegur

Pernyataan Menteri Pariwisata yang mengaitkan kewenangan pengelolaan Gunung Rinjani dengan Kementerian Kehutanan justru menuai teguran dari anggota Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, pemerintah adalah satu kesatuan, dan tanggung jawab atas keselamatan wisatawan tidak bisa dipisah-pisahkan antar kementerian. “Ibu kan tadi menyebut yang soal keamanan itu ini adalah tugasnya Kementerian Kehutanan. Pertanyaan saya begini, ini kan pemerintah itu satu lho Bu, prinsipnya itu sebenarnya satu. Memang tanggung jawabnya itu mungkin berbeda-beda,” kata Saleh. Ia menekankan bahwa pendakian gunung adalah bagian dari kegiatan wisata, sehingga semua pihak dalam pemerintahan harus bertanggung jawab atas keamanan wisatawan. “Karena itu, itu tidak bisa saling lempar begitu. Pemerintah bagusnya ‘kami sedang berkolaborasi dengan seluruh kementerian yang ada untuk melakukan pengamanan bagaimana supaya orang datang ke Indonesia itu aman, jadi nggak takut’,” tegas Saleh.

Rentetan Kecelakaan di Rinjani

Kematian Juliana Marins bukanlah satu-satunya musibah yang menimpa wisatawan di Gunung Rinjani belakangan ini. Pada bulan Mei, seorang turis asal Malaysia, Rennie Abdul Ghani (57), dilaporkan tewas setelah terjatuh ke jurang saat menuruni jalur pendakian Torean. Selain itu, ada juga Nazli Bin Awang Ma’had, wisatawan lain yang mengalami kecelakaan dan berhasil diselamatkan dengan luka di kepala. Rangkaian kejadian ini jelas mengindikasikan adanya masalah serius terkait sistem keamanan pendakian di Rinjani.

Data dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) menunjukkan, jumlah pendaki yang berkunjung ke gunung ini terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2024, tercatat lebih dari 150 ribu pendaki, baik dari Indonesia maupun mancanegara, menjajal Rinjani. Peningkatan jumlah pendaki ini seharusnya dibarengi dengan peningkatan sistem pengawasan dan keamanan, termasuk petugas terlatih, peralatan yang memadai, serta prosedur evakuasi yang cepat dan efektif.

Sayangnya, minimnya infrastruktur pendukung, seperti jalur pendakian yang aman dan jelas, serta posko pertolongan yang memadai, masih menjadi kendala. Beberapa jalur pendakian di Rinjani memang dikenal ekstrem dan berbahaya, apalagi saat cuaca buruk. Selain itu, kurangnya kesadaran wisatawan akan pentingnya mematuhi aturan pendakian dan menggunakan jasa pemandu yang berpengalaman juga menjadi faktor penting untuk diperhatikan.

BTNGR sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keamanan pendakian. Misalnya, memperketat pengawasan di pintu masuk pendakian, memberikan sosialisasi keselamatan pendakian kepada wisatawan, serta meningkatkan pelatihan bagi petugas SAR. Tapi, upaya ini dinilai belum cukup untuk mengatasi semua masalah yang ada.

Ke depan, koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan. Mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan, BTNGR, pemerintah daerah, hingga pelaku industri pariwisata. Tujuannya, menciptakan sistem keamanan pendakian yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini termasuk peningkatan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kesadaran wisatawan tentang pentingnya keselamatan saat berwisata. Dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan tragedi seperti yang menimpa Juliana Marins tidak akan terjadi lagi, dan Gunung Rinjani tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi semua orang. ***