Harapan Publik Ada di Pesan Prabowo

Hardjuno Wiwoho, seorang pakar hukum dan pembangunan, melihat pidato Prabowo sangat pas dengan apa yang diharapkan masyarakat saat ini. Menurutnya, di tengah rumitnya masalah sosial, keberpihakan polisi pada masyarakat kecil adalah kunci penting untuk menilai apakah Polri punya integritas dan pantas dipercaya. “Pesan presiden itu ‘kena banget’. Tantangan sosial makin kompleks, dan keberpihakan Polri ke rakyat kecil jadi ukuran penting integritas dan legitimasi mereka,” kata Hardjuno pada Jumat (4/7/2025).

Pernyataan ini menggambarkan betapa besar harapan masyarakat agar polisi tidak hanya garang dalam menegakkan hukum, tetapi juga menjadi pelindung yang sigap membantu. Ini sejalan dengan semangat Bhayangkara, yaitu menjadi abdi negara yang melayani sepenuh hati. Jika Polri berhasil mewujudkan harapan ini, kepercayaan publik pasti akan meningkat.

Lebih lanjut, Hardjuno menekankan bahwa pesan Prabowo jangan cuma jadi kata-kata manis, tetapi harus jadi tindakan nyata. Ini berarti reformasi perilaku, perbaikan internal, dan penegakan hukum yang adil untuk semua warga negara. Pesan ini adalah janji untuk mengubah Polri dari dalam.

Pidato Presiden: Vitamin untuk Polri

Pidato Prabowo di HUT Bhayangkara ke-79 itu dianggap sebagai “vitamin” penyegar bagi Polri. Hardjuno Wiwoho menegaskan, kepercayaan publik akan tumbuh jika anggota Polri berpegang pada prinsip melayani, bukan memerintah. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan seharusnya mendekatkan polisi dengan rakyat, bukan menjauhkan. “Jangan sampai kekuasaan malah bikin polisi jauh dari rakyat. Semangat Bhayangkara itu, polisi harus jadi pelindung dan pengayom, bukan cuma penegak hukum,” tegasnya.

Penegasan ini menekankan pentingnya perubahan cara pandang di kalangan polisi. Mereka harus sadar bahwa kekuasaan yang mereka miliki adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas. Kekuasaan itu harus digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain itu, pesan presiden juga mengingatkan Polri untuk terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Ini penting agar mereka bisa memberikan pelayanan terbaik dan merespons tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Saatnya Benahi Diri: Reformasi Perilaku dan Kelembagaan Polri

Momentum Hari Bhayangkara harus jadi titik balik untuk memperkuat moral dan etika di tubuh Polri. Hardjuno Wiwoho menekankan pentingnya reformasi perilaku dan pembenahan internal sebagai langkah penting untuk mewujudkan Polri yang dicintai dan dihormati. “HUT Bhayangkara ini harus jadi momen untuk memperkuat komitmen moral dan etika Polri. Jadilah rastra sewakottama–abdi utama nusa dan bangsa–yang dicintai karena pengabdian, bukan ditakuti karena kekuasaan,” tutur Hardjuno.

Reformasi perilaku mencakup peningkatan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas anggota Polri. Hal ini bisa dicapai dengan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, pengawasan ketat, serta penegakan hukum yang tegas bagi anggota yang melanggar.

Sementara itu, pembenahan kelembagaan melibatkan perbaikan sistem dan prosedur kerja di Polri. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain modernisasi teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan birokrasi.

Dengan melakukan reformasi perilaku dan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh, Polri diharapkan menjadi institusi yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kepercayaan publik dan terwujudnya keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia.

Saat ini, masyarakat punya harapan yang tinggi pada Polri. Mereka menginginkan polisi yang tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga humanis dan berkeadilan. Jika Polri berhasil mewujudkan harapan ini, Indonesia akan menjadi negara yang aman, damai, dan sejahtera. Implementasi nyata dari pesan Presiden Prabowo di HUT Bhayangkara ke-79 akan menentukan citra Polri di mata publik dan masa depan kepolisian Indonesia. ***